Aksi Damai Tolak Program MBG: Koalisi Masyarakat Desak Evaluasi Total Setelah Ribuan Anak Keracunan Massal
Sumber Gambar: Dok/LPMProgress/ Ajeng Ayu Larasati
LPM Progress - Rabu (01/10), Koalisi masyarakat sipil melaksanakan aksi damai yang bertajuk Gerak Warga Tolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di trotoar gerbang Lingkar Selatan Monas. Adapun organisasi yang tergabung diantaranya, Indonesia Corruption Watch (ICW), Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (KOPMAS), Srikandi Indonesia, FIAN Indonesia, Suara Orang Tua Peduli, Koalisi Perempuan Indonesia, dan massa lainnya.
Dalam aksi ini, massa membawa lima tuntunan, yaitu:
- Evaluasi total program MBG
- Penyaluran MBG dilakukan secara bertahap, dimulai dari keluarga kelas bawah dan menengah
- Prioritas diberikan kepada keluarga di desa-desa dan kawasan miskin perkotaan yang paling rentan terhadap krisis pangan dan gizi
- Mekanisme penyaluran tunai kepada orang tua, dilakukan dengan transparan dan akuntabel, dengan melibatkan komunitas, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil sebagai pengawas independen
- Tinjau ulang aspek konstitusi dan HAM Anak bukannya berbasis proyek
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan bahwa kasus keracunan akibat MBG ini hanya sebesar 0,00017%. Menanggapi pernyataan itu, Yuli Supriyati selaku Ketua KOPMAS mengungkapkan hal tersebut menunjukkan kurangnya sensitifitas negara terhadap satu korban.
Yuli menyampaikan satu korban merupakan anak Indonesia yang haknya dilindungi oleh konstitusi. Hak tersebut meliputi pangan yang sehat, kesehatan, dan hak merasa aman atas makanan yang dikonsumsi adalah makanan bergizi.
“Maksud saya jangan sekadar lihat angka, tapi lihatlah dari sisi kemanusiaannya dari sisi keadilannya,” ujar Yuli saat diwawancarai di trotoar gerbang Lingkar Selatan Monas (01/10).
Ia juga mengharapkan agar ahli gizi dilibatkan dalam menggiatkan kantin-kantin sekolah. Tujuannya selain bisa memberikan makanan bergizi yang sesuai untuk siswa, juga bisa menghidupkan rezeki kantin.
Selain itu, Mike dari Koalisi Perempuan Indonesia juga menambahkan banyaknya masalah dalam program MBG ini, seperti tidak adanya transparansi alokasi dana, menilai dari kualitas makanan sehingga banyak anak yang masuk rumah sakit dan keracunan.
Ia menuturkan kejelasan dari alokasi dana untuk program MBG yang mencapai triliunan ini karena adanya ketidakadilan pada pemberian dana tersebut kepada sekolah yang akan menerima program MBG ini.
“Kita sampai saat ini belum pernah mendapatkan penjelasan baik dari Kementerian Keuangan atau lembaga-lembaga yang mengurus MBG secara langsung mengenai alokasi dana yang sebegitu besarnya bahkan bisa mencapai triliunan perbulan untuk mengurus MBG,” ujar Mike saat diwawancarai di trotoar gerbang Lingkar Selatan Monas (01/10).
Ditambah, Mike dari Koalisi Perempuan Indonesia menyoroti hilangnya sumber penguatan ekonomi dari perempuan. Mike ingat perkataan Wakil Presiden Gibran tentang adanya MBG untuk memberdayakan UMKM. Nyatanya, program MBG justru menutup kantin-kantin sekolah yang menjadi sumber penghasilan bagi orang tua dan perempuan.
Aksi ini diharapkan agar program MBG dapat dievaluasi terlebih dahulu dengan diberhentikan sementara. Yuli mengatakan evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh. mulai dari perencanaan pelaksanaan, alokasi anggaran, siapa saja yang bertanggungjawab, dan melihat dari keefektifannya.
Wartawan: Rhesy Primayshella
Penulis: Ajeng Ayu Larasati
Editor: Valensiya
