Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Ribuan Buruh Kepung Gedung DPR

Sumber gambar: Dok/LPM Progress/Eka Pramudita

LPM Progress – Selasa (06/09), Partai Buruh menggelar aksi tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Aksi yang dihadiri sekitar 2000 massa ini dihadiri oleh berbagai organisasi buruh yang terdiri dari serikat buruh, serikat petani, serikat pekerja rumah tangga, serikat nelayan, miskin kota, pekerja rumah tangga, buruh migran, forum buruh honorer serta aktivis perempuan dan lingkungan.

Dalam aksi kali ini massa aksi menuntut DPR untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) BBM guna mengurus masalah kenaikan harga BBM. Menurut Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, kenaikan harga BBM ini tidaklah wajar sebab harga BBM milik swasta lebih murah dibandingkan harga BBM milik pemerintah.

“Itulah tujuan aksi kami hari ini dan selain menolak kenaikan harga BBM kami juga menolak Omnimbus Law Undang-Undang Cipta Kerja serta meminta pemerintah menaikan minimum upah kerja pada tahun 2023 sebesar 10 sampai 13 persen," Ujar Said Iqbal.

Lebih lanjut, Said Iqbal juga menuturkan bahwa berbagai organisasi buruh akan terus melakukan aksi penyampaian pendapat di berbagai kota di Indonesia apabila pemerintah tidak segera menurunkan harga BBM.

“Aksi akan terus berlanjut hingga akhir November atau awal Desember bilamana pemerintah tetap tidak menurunkan harga BBM, Omnimbus Law tetap disahkan, dan upah tidak dinaikkan maka akan ada mogok nasional dan sebanyak 5 Juta buruh akan berhenti produksi serta akan bergabung di dalam aksi,” tambah Said Iqbal.

Selain itu said Iqbal berharap agar masyarakat serta kawan-kawan jurnalis dapat menaikkan atau memposting mengenai kenaikan harga BBM dengan tagar tolak kenaikan BBM sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah.

Penulis             : Eka Pramudita 

Editor               : Andini Dwi Noviyanthi