Memperingati Hari Tani Nasional : Petani dan Buruh Mendesak Reformasi Agraria

Sumber Gambar: Dok/LPMProgress/Wanda Nurhasanah

LPM Progress - Rabu (24/09), para petani dan buruh menggelar aksi memperingati Hari Tani Nasional (HTN) di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Adapun beberapa organisasi masyarakat sipil yang ikut meramaikan diantaranya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Pekerja Tani Karawang (SEPETAK), Pergerakan Petani Banten (P2B), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). 

Terdapat tiga tuntutan utama dalam aksi ini yaitu, menuntut DPR RI dan Presiden RI bersama Kabinet Merah Putih untuk mempercepat redistribusi tanah kepada rakyat, menyelesaikan konflik agraria yang ada, dan membentuk lembaga khusus badan pelaksanaan reformasi agraria.

Dewi Kartika, selaku Sekretaris Jenderal KPA menuntut Pemerintah bersama DPR untuk segera melakukan reformasi agraria, hal ini bertujuan untuk mempercepat redistribusi tanah kepada rakyat.

"Terutama yang tumpang tindih dengan pemukiman pertanian kampung-kampung rakyat selama ini yang puluhan tahun dibiarkan tanpa penyelesaian," ucap Dewi saat diwawancarai di depan gedung DPR (24/09).

Ia juga menambahkan bahwasanya konflik agraria di berbagai wilayah menunjukan kejahatan sistematis yang dimulai dari perampasan tanah, monopoli sumber daya alam, dan eksploitasi berlebihan oleh segelintir konglomerat. Ironisnya, masyarakat yang terdampak justru menghadapi kriminalisasi, kekerasan, hingga ancaman nyawa, sementara pelaku kejahatan agraria bebas beroperasi.

"Konflik-konflik agraria yang terakumulasi sejak kolonial, dilanjutkan di masa pemerintahan, waktu baru reformasi, sampai dengan pemerintahan Jokowi, lalu sekarang Prabowo, itu selalu akumulasi dan itu harus diselesaikan oleh yang namanya badan pelaksanaan reforma agraria yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden,” tegas Dewi saat diwawancarai di depan gedung DPR (24/09).

Dodi Nugraha, perwakilan dari Paguyuban Petani Cianjur (PPC) juga menyampaikan keluhannya terkait masalah agraria, ia menilai bahwa seharusnya pemerintah mengembalikan akses tanah kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat dengan bebas mengelola.

Ia juga berpendapat bahwa hingga kini, pemerintahan Prabowo masih belum mampu mengakomodasi kebutuhan para petani. Petani masih miskin dan kesulitan untuk mendapatkan pupuk, sementara harga jual hasil pertanian tidak sebanding dengan tingginya biaya produksi. Kondisi ini memperparah kerentanan dan mengancam ketahanan pangan nasional. 

"Setiap rezim tentunya hanya menawarkan janji-janji dari rezim seperti Jokowi, dan Prabowo. Tapi tetap saja, dengan kebijakan-kebijakan mereka, belum bisa mengakomodir daripada petani di seluruh Indonesia," ucap Dodi saat diwawancarai di depan gedung DPR RI (24/09).

Massa aksi berharap tuntutan yang mereka bawa segera dilaksanakan, termasuk pelaksanaan agenda reformasi agraria dan redistribusi tanah kepada masyarakat yang berjuang, dan aksi akan kembali digelar untuk mendesak pemerintah apabila tuntutan tersebut tidak terealisasikan. Aksi diakhiri dengan menaruh bunga di depan foto-foto korban konflik agraria sebagai aksi simbolik.

Penulis: Wanda Nurhasanah

Editor: Zahwa Salsabilla