Musma Unindra dan Segala Polemik di Dalamnya

Sumber gambar: Dok/LPM Progress/Ahmad Wahid 

LPM Progress – Musyawarah Mahasiswa (Musma) XIX kembali digelar oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Indraprasta (Unindra) PGRI yang dilaksanakan pada 16-18 September 2022 di Gedung Aula PGRI dan Villa Arumba, Cisarua, Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan  selama 3 hari dimulai pada Jumat (16/9) di Gedung Aula PGRI dengan agenda sidang pendahuluan. Kemudian pada 17 dan 18 September agenda sidang dilanjutkan di Villa Arumba. 

Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 140 mahasiswa yang didelegasikan dari seluruh Organisasi Mahasiswa (Ormawa) lingkup Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM F), Unit Aktivitas Mahasiswa (Unitas), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Kegiatan yang memakan dana sebesar Rp22 Juta ini berdasarkan penuturan Alfahri Ananda Latif selaku Ketua Pelaksana Musma XIX hanya dipersiapkan dalam kurun waktu delapan hari saja.

Lebih lanjut, Alfahri merasa bahwa kegiatan Musma kali ini minim persiapan. Hal tersebut lantaran panitia Musma baru terbentuk pada H-8 kegiatan acara Musma.

Hal tersebut menyebabkan kegiatan Musma saat hari H banyak kegiatan yang “ngaret” dari waktu yang sudah ditentukan. Contohnya seperti saat sidang paripurna 1 yaitu pemaparan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kinerja BEM Universitas selama 1 periode, kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada 07.30 tetapi baru dimulai sekitar pukul 10.00.

“Dari BEM U itu kurang kooperatif dari rundown, baru mulai jam 10,” ujar Alfahri (18/9). 

Dikarenakan waktu kegiatan yang "ngaret" dari jadwal awal, maka ini berakibat pada kegiatan sidang. Alhasil waktu agenda disesuaikan agar rundown selanjutnya tidak ngaret. Ini dibuktikan dengan dibatasinya waktu sesi tanya jawab sidang paripurna 1. 

"Kayak masih kurang, belum 100% masih banyak miskom," tambahnya. 

Melihat dari beberapa permasalahan yang terjadi saat kegiatan Musma, berdampak pada ketidakpuasan dari peserta kegiatan. Salah satunya dirasakan oleh Anjar Setio Mukti, selaku Ketua BEM Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial (FIPPS) terpilih periode 2022-2023.

Ia menyampaikan bahwa pada Musma saat ini sangat singkat dan kurang. Hal ini terbukti dari pembatasan pertanyaan yang diberikan untuk peserta saat melakukan sidang. Menurut Anjar, pertanyaan yang diajukan tidak boleh dibatasi.

“Dari 33 Ormawa itu, pertanyaan tidak boleh dibatasi," ujar Anjar (18/9). 

Hal ini juga dirasakan oleh Ade Pratama, selaku Koordinator Teknik Industri. Ia menyampaikan pendapat pada sesi pandangan umum terhadap kepengurusan DPM periode 2021/2022.

“Pimpinan sidang terlalu terburu-buru dan forum kurang puas ketika pertanyaan dibatas-batasi. Saya kecewa dengan pimpinan sidang. Namun, untuk LPJ dari DPM, hasil reses yang disampaikan serta pengesahan dari rapat pleno, saya cukup puas," ujar Ade.

Setelah menyampaikan pandangan umum, Ade juga menyampaikan sikap bahwa Unitas Teknik Industri walk out dari forum sidang paripurna 2. Alasan tindakan walk out tersebut disebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap forum sidang paripurna 2, dimana seharusnya forum tersebut membahas AD/ART secara keseluruhan namun, pada sidang tersebut malah membahas agenda pemaparan dan pengesahan hasil sidang pleno.

"Masih banyak kekurangan kalau menggunakan sistem masa reses, kurang menyeluruh dalam membahas AD/ART KBM Unindra," pungkas Raka Abimanyu, Kadiv Kominfo Unitas Teknik Industri, saat diwawancarai melalui telepon (18/9). 

Penulis : Ahmad Wahid

Editor   : Shalsa Bila Inez Putri