Aksi International Women’s Day 2025: Perempuan Menuntut Keadilan dan Kesetaraan

Sumber Gambar: Dok/LPMProgress/IrmaFaurina

LPM Progress - Sabtu (08/03), telah berlangsung Aksi International Women's Day (IWD) yang diinisiasi oleh Aliansi Perempuan Indonesia (API) di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dengan mengusung tema "Perempuan Dikriminalkan, Dibunuh, Dimiskinkan! Perempuan Melawan dan Menggugat Negara!” aksi ini turut dihadiri oleh berbagai kelompok yang menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan perempuan dan kelompok rentan.

Aksi yang dimulai dengan short march dari Sarinah menuju Patung Kuda ini diwarnai dengan poster-poster tuntutan yang dibawa oleh peserta aksi. Dalam aksi ini, para peserta aksi membawa beberapa tuntutan, salah satunya mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menjamin hak atas pekerjaan yang layak bagi perempuan di berbagai sektor, termasuk buruh, Pekerja Rumah Tangga (PRT), migran, petani, nelayan, serta pengemudi transportasi publik. 

Selain itu, peserta aksi juga menuntut jaminan hak bagi perempuan disabilitas, perempuan adat, akademisi perempuan, serta perempuan korban kekerasan seksual dan femisida.

Diadakannya aksi ini merupakan bentuk protes terhadap sistem dan kebijakan di negara yang memperlakukan perempuan-perempuan secara tidak adil. Salsabila Putri Pertiwi dari Media Konde.co sekaligus Koordinator Lapangan dalam aksi ini mengatakan ada beberapa permasalahan yang dialami oleh perempuan, yaitu diantaranya diskriminasi, kriminalisasi, kekerasan, pembunuhan, dan pemiskinan. Ia menyampaikan bahwa isu ini harus terus disuarakan agar pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin hak-hak perempuan dan kelompok rentan lainnya.

“Jadi kita semua di sini berkumpul, saya dan teman-teman massa aksi berkumpul untuk menyuarakan hal tersebut dan juga menuntut pemerintah untuk menjamin hak-hak perempuan, tidak cuma perempuan, tetapi juga dari kelompok rentan lainnya,” ujar Salsabila ketika diwawancarai di depan Patung Kuda, (08/03).

Salsabila juga merasa bahwa pemerintah tidak serius dalam menanggapi isu perempuan, hal tersebut dilihat dari kebijakan yang justru menyengsarakan perempuan dan kelompok-kelompok rentan. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi perempuan, disabilitas, ragam gender seksualitas, masyarakat adat, dan tidak melanjutkan kebijakan yang tidak pro rakyat. 

Demikian juga, Jumisih selaku Humas Aliansi Perempuan Indonesia dari Jala PRT menambahkan bahwa pemerintah saat ini masih abai terhadap keterlibatan perempuan melihat partisipasi perempuan dalam pemerintahan juga belum substantif. Hal ini terlihat dari persentase partisipasi perempuan yang hanya sebesar 21% belum mencapai angka ideal yakni sebesar 30%.

“Kalau dari hasil pemilu menunjukkan bahwa situasi perempuan belum sesuai dengan keinginan kita minimal 30%, bahkan itupun masih sebatas angka artinya partisipasi perempuan belum substantif,” ucap Jumisih saat ditemui di depan Patung Kuda, (08/03).

Lebih lanjut, Salsabila mengatakan ini bukanlah menjadi perjuangan terakhir, tetapi menjadi momentum perjuangan perempuan yang terus berkelanjutan dalam menuntut dan mengupayakan hak-hak perempuan. Melalui aksi ini, baik Salsabila ataupun Jumisih berharap agar pemerintah bisa bersifat inklusif dan lebih peduli terhadap isu perempuan dengan mementingkan kepentingan rakyat dan perempuan, tidak ada lagi pengabaian, diskriminasi, dan penindasan secara sistemik kebijakan.
 

Wartawan: Malaika Putra Aryanto & Nasya Zahrotunida

Penulis: Irma Faurina

Editor: Ghalda Bilqis Albania