Ketika Negara Abai: Membedah Akar Femisida dan Perampasan Ruang Hidup Perempuan

Ketika Negara Abai: Membedah Akar Femisida dan Perampasan Ruang Hidup Perempuan

Sumber gambar: Dok/LPMProgress/SafiraAuliaZahra

LPM Progress – Sabtu (22/08), Perempuan Mahardhika menggelar agenda dengan tajuk “Panggung Merdeka 100%” di Gedung Joang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Mengusung tema “Tidak Boleh Ada Lagi Perempuan Dibunuh”, acara ini bertujuan untuk menghadirkan narasi kemerdekaan versi rakyat sekaligus mengkritisi penindasan sistemik dan mengakhiri femisida terhadap perempuan. 

Agenda ini menjadi ajakan terbuka bagi masyarakat sipil untuk saling berjejaring, dengan berangkat dari semangat orang-orang yang terus memprotes ketidakadilan sistem kuasa.

Acara berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 21.00 WIB, dengan rangkaian acara seperti diskusi, juga aksi panggung lainnya.  

Dalam satu diskusi yang menghadirkan empat narasumber, yaitu Shakur (Perempuan Mahardhika), Ika Ayu (Perkumpulan Samsara), Ally Anzi (Jakarta Feminist), dan Okky Madasari (Novelis dan Kolumnis), topik pembahasannya ialah membedah akar persoalan sistemik terkait kontrol negara atas tubuh perempuan serta normalisasi kekerasan berbasis gender.

Shakur menegaskan bahwa femisida bukanlah takdir, melainkan sistem patriarki dan kapitalisme global yang berkelanjutan. Praktik pendisiplinan tubuh perempuan seperti kasus Marsinah hingga Melkiana di Papua merupakan bentuk ketakutan sistem terhadap perlawanan perempuan. 

Ally Anzi mengungkapkan data bahwa dalam tiga tahun kebelakang terdapat dua perempuan meninggal setiap hari akibat kekerasan berbasis gender. Tekanan ekonomi memicu KDRT, sementara kekerasan seksual dan femisida terjadi di lingkup terdekat.

“Dari 3 tahun kebelakang, sejujurnya konsisten setiap 2 hari satu perempuan terbunuh karena alasan gender, di tahun 2023 ada 187 perempuan yang meninggal, tahun 2024 ada 209 perempuan, dan di tahun 2025 yang dipublikasikan pada tahun ini ada 230 perempuan meninggal dunia.” tutur Ally Anzi dari Jakarta Feminist.

Lalu, sesi paralel kedua mengurai keterkaitan antara pembangunan ekstraktif, eksploitasi alam, dan penindasan perempuan.

Ferli, dari Jaringan Kerja Perempuan Papua Jakarta (JKP2J) memaparkan dampak militerisme dan industri ekstraktif di Papua yang memicu pengungsian lintas generasi sejak tahun 1961. 

Perampasan lahan untuk tambang dan sawit mencabut ruang hidup masyarakat adat. Perempuan Papua memikul beban ganda, yaitu terasing di tanah sendiri, kehilangan akses ekonomi, hingga rentan menjadi korban kekerasan fisik dan penembakan.

“Bagi kami, perempuan Papua sedang tidak baik-baik saja. Saya sangat berharap kepada masyarakat luas untuk jangan terlalu melihat situasi hanya di media, yang mana media tidak menjelaskan akan fakta. Mari kita menyuarakan situasi Papua.” Ucapnya saat diwawancarai usai penutupan diskusi di Gedung Joang 45, (22/08).

Selain itu, Olvy Tumbelaka (Perempuan Adat Dayak Benuaq dan FAAM Indonesia, coba menjelaskan keterkaitan ekosida dengan femisida. Dirinya menilai penghancuran sungai dan hutan dalam proyek sawit merampas pengetahuan lokal dan cara bertahan hidup masyarakat Dayak. Penyingkiran ini memiskinkan perempuan secara struktural dan memaksa mereka menjadi buruh di tanah sendiri.

Tak hanya itu, hadir juga seorang warga Gunung Gede, bernama Ros, ia membagikan pengalaman warga kawasan Gunung Gede dalam mempertahankan ruang hidup dari ancaman ekspansi proyek komersial demi menjaga kedaulatan lingkungan bagi generasi mendatang.

Perdana “Pepe” Roswaldy (Sawit Womxn Educational Group) juga turut memberikan paparan, ia mengungkap kekerasan sistemik pada buruh perempuan di perkebunan sawit, mulai dari pemaparan racun seperti paraquat yang mengontaminasi ASI, hingga kekerasan seksual pada pekerja sawit disabilitas. 

Pepe menekankan pentingnya membangun support system dan jaringan independen di luar serikat formal.

Lewat “Panggung Merdeka 100%”, Perempuan Mahardhika mengajak pelbagai organisasi dan masyarakat sipil guna melakukan pembacaan ulang terhadap masalah akar rumput, juga sebagai upaya untuk mendorong negara segera menyelesaikan beberapa persoalan tersebut.

 

Wartawan: Safira Aulia Zahra dan Irma Faurina

Penulis: Safira Aulia Zahra 

Editor: Malaika Putra Aryanto