Aksi Mari Merebut Kemerdekaan: Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Serukan 8 Tuntutan

Sumber gambar: Dok/LPMProgress/MonaFadhilah

LPM Progress - Pada Selasa (18/8), telah berlangsung aksi bertajuk "Mari Merebut Kemerdekaan" di Jalan Jendral Sudriman, Jakarta Pusat. Aksi ini diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), yang juga dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat, jurnalis, hingga organisasi dan kelompok mahasiswa seperti Front Mahasiswa Nasional (FMN), Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Universitas Pancasila (UP), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Aksi ini bertujuan untuk mengevaluasi beberapa kebijakan negara, dengan membawa delapan tuntutan, yaitu: menghentikan penjajahan atas rakyat sendiri, menghentikan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), wujudkan reforma agraria sejati, menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN), Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah, tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana, hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (YON-TP).

Aksi ini mengalami beberapa kendala, baik sebelum dimulai hingga selesai dilaksanakan, salah satu permasalahannya terletak pada saat mencari moda transportasi untuk menuju titik lokasi. Selain masalah itu, massa aksi juga tertahan oleh aparat saat ingin menuju lokasi aksi, walhasil titik lokasi aksi berubah di Jalan Jenderal Sudirman, yang semula dijadwalkan di Bundaran HI.

Perwakilan BEM UI, juga selaku Koordinator Lapangan aksi, Hafiz Herandra,menyampaikan bahwa, sempat terjadi intimidasi dari aparat saat menuju titik aksi.

“Bayangin mokom-mokom kita itu sudah mengontak 6 mokom dan ujung-ujungnya mereka semua tidak bisa, dan mereka membuat alasan-alasan. Akhirnya salah satu driver dari mokom tersebut mengatakan bahwa tidak diperbolehkan.” Ucap Hafiz Herandra saat di wawancarai di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Kendati demikian, massa aksi tetap turun ke jalan. Hafiz menilai, beberapa kendala saat melakukan aksi bukan halangan, ia sampaikan jika semangat masa aksi terletak pada komitmennya untuk memenuhi janji yang sudah disampaikan ke publik. 

“Mau di apapun itu kami harus tetap ke sini, karena apa yang kita keluarkan ke publik, itu merupakan janji ke publik” Tegas Hafiz.

Aksi ini dilatarbelakangi oleh protes mahasiswa, juga sejumlah masyarakat atas kebijakan pemerintah yang dirasa belum memihak. Dengan mengambil semangat kemerdekaan, aksi ini menuntut negara untuk memanfaatkan momentum kemerdekaan sebagai ajang evaluasi program, bahkan juga menghilangkan beberapa program yang dirasa tidak memihak kepada masyarakat.

Raditya, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, menilai pemerintah pusat belum menunjukkan peran yang optimal dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut terlihat ketika masyarakat di sejumlah daerah mengalami penderitaan akibat bencana, termasuk bencana di Flores. Ia menilai pemerintah pusat terkesan tidak memberikan respons dan bantuan yang memadai terhadap kondisi tersebut. 

Sedang, Ruben, salah satu masyarakat sipil asal Kabupaten Bogor, menyampaikan bahwa konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan besar di Desa Sukajaya, Bogor, menjadi salah satu alasan dirinya hadir dalam aksi tersebut. Menurut Ruben, warga setempat saat ini tengah memperjuangkan hak atas tanah yang dinilai berupaya diambil secara paksa oleh pihak perusahaan.

“Jadi buat teman-teman yang gak tahu, di daerah Kabupaten Bogor, lebih tepatnya di Desa Sukajaya, itu sedang terjadi konflik agraria antara rakyat melawan perusahaan besar. Yang mana di sini warga sedang berjuang untuk memperebutkan tanah mereka yang berusaha untuk diambil paksa oleh pihak perusahaan,” pungkasnya saat diwawancarai di Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Pusat.

Dalam aksi tersebut, massa berharap pemerintah dapat mendengar dan merealisasikan delapan tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Mereka juga mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam membenahi berbagai persoalan yang tengah terjadi di Indonesia.

Wartawan: Rufina Cahyani, Mona Karina dan Wanda Nurhasanah

Penulis: Rufina Cahyani

Editor: Irma Faurina