Ganyang Imperialisme Baru: Massa Tolak Kerja Sama RI–AS dan Keikutsertaan Indonesia dalam BoP

Sumber gambar: Dok/LPMProgress/ArrielAhmadeuzKhrisna

LPM Progress – Jumat (06/03), telah berlangsung aksi unjuk rasa yang bertajuk “Ganyang Imperialisme Baru” di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta Pusat. Aksi ini dihadiri oleh mahasiswa dan sejumlah organisasi masyarakat sipil, diantaranya Imparsial, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FHUI), Gerakan Sosial Peduli Indonesia, Komunitas Perempuan, Pembaru Jakarta, serta Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). 

Pada demonstrasi tersebut, massa aksi membawa berbagai poster dan tuntutan politik terkait situasi global saat ini, salah satunya menyuarakan penolakan perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, mereka turut mendesak pemerintah Indonesia agar keluar dari keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP), serta menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai negara nonblok yang tidak berpihak kepada negara manapun.

Salah satu perwakilan masyarakat sipil dari Imparsial, Wira Dika Orizha Piliang menyatakan unjuk rasa tersebut merupakan inisiatif bersama antara mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang merasa prihatin dengan kondisi geopolitik dunia saat ini. Menurutnya, situasi global telah mengarah pada konflik bersenjata, sehingga Indonesia perlu kembali pada sikap politik Indonesia yang bebas aktif.

“Sikap politik luar negeri kita yang mestinya bebas aktif, tapi pada pemerintahan Presiden Prabowo kita justru memihak salah satu kubu,” ujar Wira saat diwawancarai di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, (06/03).

Selain menyoroti kebijakan luar negeri Indonesia, unjuk rasa tersebut juga menyuarakan solidaritas terhadap konflik yang terjadi di berbagai wilayah dunia. Azhar Irfansyah, salah satu massa aksi yang juga seorang editor di media Islam Bergerak mengatakan situasi global saat ini semakim mencekam, ditambah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Menurutnya, pemerintah Indonesia seharusnya menunjukkan langkah konkret untuk menyuarakan solidaritas terhadap korban konflik, bukan justru bergabung dalam forum internasional yang dinilai kontroversial.

“Kita lihat bagaimana genosida di Gaza itu terus berlanjut, kemudian Israel itu semakin sewenang-wenang menyerang Lebanon, sekarang bersama Amerika Serikat menginvasi Iran,” ucap Azhar saat diwawancarai di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, (06/03).

Lebih lanjut, ia menjelaskan keputusan Indonesia bergabung dengan BoP dinilai terlalu tergesa-gesa. Menurutnya, sejumlah negara lain justru lebih berhati-hati dalam menentukan sikap terhadap forum internasional tersebut.

Selain menyampaikan tuntutannya, sejumlah massa aksi berharap agar gerakan ini dapat menjadi awal untuk meningkatkan kesadaran publik yang lebih luas terhadap isu geopolitik global dan kebijakan luar negeri Indonesia. 

Wartawan: Salwa Nabila Latief dan Dwi Syafitri

Penulis: Salwa Nabila Latief

Editor: Irma Faurina