Seruan Aksi BEM FTIK Unindra: Tuntut Evaluasi Menyeluruh Institusi Polri

Sumber Gambar: Dok/LPMProgress/KaylaAdelynaChairani

LPM Progress – Senin (02/03) telah berlangsung aksi unjuk rasa untuk menuntut Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di depan Museum Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi yang dimulai sejak pukul 15.00 WIB hingga pukul 17.40 WIB ini diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (BEM FTIK) Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), dan dihadiri lebih dari 30 mahasiswa Unindra untuk menuntut reformasi, evaluasi, dan pencopotan Listyo Sigit sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Jihan Nur Salim selaku Ketua BEM FTIK menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk respons terhadap berbagai dinamika dan permasalahan yang terjadi di dalam institusi Polri, dimana seharusnya aparat penegak hukum, terutama Kapolri bisa bertanggung jawab sekaligus menjadi cerminan masyarakat.

Dalam aksi ini, massa aksi sempat menutup jalan di depan Museum Polri sebagai bentuk tindakan ekspresi, guna menegaskan segala tuntutan yang dibawakan dapat didengar dan dievaluasi oleh pihak aparat kepolisian.

“Iya benar, agar poin tuntutan yang kita bawa tidak hanya sia-sia saja,” ujar Salim saat diwawancarai di depan Museum Polri, (02/03).

Lebih lanjut, Salim menilai dengan adanya aksi ini tidak bisa serta-merta dianggap cukup untuk mengevaluasi kinerja Polri. Menurutnya, rasa “cukup” dalam menyuarakan aspirasi tidak akan pernah tercapai apabila tidak diikuti dengan perubahan serta evaluasi nyata. Ia menekankan bahwa slogan "Polri untuk rakyat" dan "Polri mengayomi, melindungi, melayani" harus dibuktikan dengan tindakan konkret bukan hanya sekadar menjadi simbol atau pencitraan semata.

“Jadi, cukup tidaknya itu tergantung bagaimana aspirasi yang disampaikan ada bukti konkretnya,” ujar Salim saat diwawancarai di depan Museum Polri, (02/03).

Tidak hanya itu, BEM FTIK turut menuntut evaluasi terhadap tahap seleksi dan rekrutmen Polri. Salim menjelaskan bahwa proses tersebut ibaratkan seperti coding, di mana input (rekrutmen) yang salah, maka akan menghasilkan output (personel Polri) yang salah juga. Sama halnya dengan poin tuntutan hari ini, Polri seharusnya dapat mengevaluasi proses seleksi dan rekrutmennya agar menghasilkan input dan output yang sesuai harapan. 

Salim juga menegaskan aksi ini bukan akhir, melainkan bagian dari pengawalan berkelanjutan terhadap isu Polri, dengan harapan tuntutan yang disampaikan dapat terpenuhi dan menjadi bahan evaluasi serta mengembalikan lagi legalitas masyarakat terhadap Polri. 

Wartawan: Fashan Hadid Izzatallah dan Arriel Ahmadeuz Khrisna

Penulis: Fashan Hadid Izzatallah

Editor: Siti Mariam Ulfa