Seruan Aksi, KBM Unindra Tolak UU TNI

Sumber Gambar: Dok/LPMProgress/FachrizaArnaGivari

LPM Progress - Senin (24/03) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) menggelar aksi unjuk rasa menolak Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di depan Gerbang Pancasila, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR/MPR RI), Jakarta Pusat. Aksi ini diikuti oleh mahasiswa Unindra serta beberapa elemen masyarakat sipil.

Aksi yang dimulai pada pukul 14.39 WIB ini membawa sejumlah tuntutan. Para demonstran mendesak pemerintah untuk mencabut UU TNI serta menolak pembahasan dan pengesahan RUU Kepolisian Republik Indonesia (Polri), RUU Kejaksaan, dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah memprioritaskan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Perampasan Aset, menolak efisiensi di bidang pendidikan, dan juga meminta pemerintah untuk menegakkan demokrasi. 

Manuel Delphyno Meikdely selaku perwakilan massa aksi dari mahasiswa Unindra menyatakan bahwa mahasiswa memiliki peran sebagai perantara suara rakyat kepada pemerintah, terutama dalam menyoroti kebijakan yang merugikan masyarakat sipil. Salah satunya adalah pengesahan Revisi UU TNI pada 20 Maret 2025.

Menurut Manuel, pengesahan UU TNI menunjukkan bahwa pemerintah telah mengabaikan Amanat Reformasi 1998. Reformasi 1998 terjadi melalui penghapusan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan perjuangan seluruh elemen masyarakat pada tahun 1998, salah satunya mahasiswa Indonesia. Namun, ia menilai bahwa rezim Prabowo-Gibran justru menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI yang bertentangan dengan semangat reformasi.

Manuel juga menegaskan bahwa mahasiswa harus turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan yang dirasakan masyarakat. Mengingat bahwa mahasiswa mempunyai tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Tridharma Perguruan Tinggi nomor tiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat karena kondisi saat ini pemerintah tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat. 

“Maka yang harus kita lakukan adalah menyuarakan hak-hak rakyat itu sendiri,” ujar Manuel saat diwawancarai di depan Gerbang Pancasila, (24/03).

Abid Zahid Fadillah selaku Koordinator Lapangan aksi menambahkan bahwa apapun gerakan atau aksi yang dilakukan selama tidak ditunggangi kepentingan tertentu tetap memiliki tujuan yang sama. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam perjuangan, meskipun tidak selalu terlihat terang, namun tidak boleh padam dalam membela aspirasi masyarakat Indonesia.

"Semoga dengan aksi ini, mahasiswa Unindra merasa tersentuh dan tergerak untuk berperan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat," ucap Abid saat diwawancarai di depan Gerbang Pancasila, (24/03).

Wartawan: Dania Salsabila & Alya Layla Yunus

Penulis: Dania Salsabila

Editor: Dwi Syafitri