Aliansi GEBRAK Gelar Aksi Kemanusiaan Memperingati Hari HAM Internasional

Sumber Gambar: Dok/LPMProgress/WandaNurhasanah

LPM Progress - Rabu (10/12), dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional, Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi demonstrasi guna menyoroti dan menuntut penyelesaian pelanggaran HAM yang masih diabaikan oleh pemerintah. Aksi ini seharusnya diselenggarakan di Istana Negara, tapi berpindah ke Bundaran Patung Kuda lantaran adanya proyek pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT). 

Terdapat tiga isu krusial yang disuarakan di hari HAM Internasional ini, yakni bebaskan tahanan politik, kenaikan upah buruh, serta krisis agraria dan bencana ekologis. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menekankan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Ia turut menuntut pembebasan tahanan politik dalam aksi Agustus 2025. "Masih ada 1.038 orang yang masih ditahan atau di penjara, yang mereka menghadapi persidangan atau kasus kriminalisasi," ujar Sunarno saat diwawancarai di Patung Kuda, Jakarta Pusat, (10/12).

Selain itu, Sunarno menegaskan penetapan kenaikan upah harus segera dilakukan yang sebelumnya dijanjikan pemerintah pada November tapi tak kunjung direalisasikan. Upah yang diterima di wilayah pinggiran Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hanya mencapai 2,5 juta yang mana upah buruh di kota besar mencapai dua kali lipat dari upah yang didapat buruh pinggiran ini. 

Sunarno berharap dengan meratanya upah secara nasional dapat menekan disparitas yang ada. "Setidaknya kita, tuntutan kita ada 15% sampai dengan 40%. Jadi jangan hanya satu angka gitu karena ternyata kan di daerah-daerah upahnya sangat kecil," ujar Sunarno.

Aksi ini juga turut bersolidaritas kepada masyarakat Sumatra atas bencana yang terjadi akibat pembalakan dan penggundulan hutan untuk kepentingan investasi dan investor. Sunarno menyatakan pengelolaan tata negara belum benar sehingga menyebabkan masyarakat kecil menjadi korban akibat kebijakan yang ada. 

Ia juga berpendapat pemerintah seharusnya mampu membuat kebijakan melibatkan masyarakat dan stakeholder. "Memperlihatkan bahwa pengelolaan atau tata negara kita yang carut-marut, jadi tidak ada keberpihakan kepada masyarakat kecil baik petani, masyarakat adat, kaum miskin kota, atau warga masyarakat secara umum," jelasnya.

Hal tersebut senada dengan Norika dari Greenpeace Indonesia yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah belum berpihak kepada rakyat. Ia juga mendesak agar masyarakat mendapatkan lingkungan yang lebih layak lagi. 

"Menurut kami hak yang paling mendesak adalah hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak atau lingkungan yang lebih layak lagi," ujar Norika ketika diwawancarai di Patung Kuda, Jakarta Pusat, (10/12).

Massa aksi berharap pemerintah mendengar aspirasi rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan menjamin ruang hidup untuk seluruh warganya. Pemerintah harus mulai ambil tanggung jawab lebih dan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang ada untuk membenahi negara ini.

Penulis: Wanda Nurhasanah

Editor: Khoiru Nisa