Dari Tugu Proklamasi, Massa Suarakan Tuntutan atas Penanganan Karhutla di Kalimantan
Sumber gambar: Dok/LPMProgress/AlyaLayla
LPM Progress – Senin (19/10), telah berlangsung “Aksi Solidaritas & Doa” yang digelar oleh Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD). Aksi ini dihadiri oleh pelbagai kalangan, seperti mahasiswa, aktivis, serta masyarakat umum. Acara ini digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.
Beberapa tokoh dan akademisi yang hadir diantaranya, Erry Riyana Hardjapamekas, Tunggal Pawestri, Henny Supolo, Zainal Arifin, Ririn Sefsani, Ayu Utami, Suraya Abdulwahab Afiff, Cholil Mahmud, Deodatus Sunda Se, Sulistyowati Irianto, dan Yulius Ferry Kurniawan dari Ordo Fratrum Minorum (OFM). Selain itu, penampilan Paduan Suara GITAKU juga turut menghidupi suasana.
Pada kegiatan ini, massa aksi membawa lilin sebagai simbol harapan, pemilihan tempat Tugu Proklamasi juga bukan tanpa alasan, melainkan karena titik tersebut merupakan tempat Sukarno & Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan, hal ini juga merupakan refleksi, juga upaya menagih janji kemerdekaan kepada pemerintah saat ini.
Kegiatan berlangsung dari pukul 18.30 hingga pukul 21.40 WIB, diawali dengan penampilan Paduan Suara Gitaku, lalu dilanjut berbagai pembacaan doa oleh perwakilan agama Konghucu, Hindu, Budha, Kristen, Katholik, dan Islam untuk masyarakat yang terdampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan, doa dipanjatkan berturut-turut sesuai dengan tata cara masing-masing agama yang berisi permintaan maaf dan harapan belas kasih Tuhan dengan keadaan Indonesia saat ini, doa ini berupaya mengikat solidaritas bagi alam dan jiwa di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Doa diselaraskan karena mereka percaya kejadian bencana di Indonesia juga bentuk dari campur tangan manusia yang serakah, doa pun sebagai simbol pengesahan kegiatan aksi solidaritas malam ini.
Acara ini juga diisi dengan pernyataan sikap oleh Zainal Arifin dari Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (LBHI), menuntut pemerintah untuk menetapkan status Karhutla sebagai bencana nasional. Selain itu, Yohanes Tola, perwakilan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), turut menyatakan sikap terkait nasib masyarakat di Kalimantan saat ini. Setelahnya, rangkaian dilanjut dengan penyampaian Orasi dari Deodatus perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta, menuntut pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia.
Pakar hukum Bivitri Susanti menilai bahwa aksi solidaritas ini menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap warga yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia juga menekankan pentingnya menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah.
"Kita semua yang di Jakarta juga ingin membantu walaupun jauh, tapi tetap kita semua harus sama-sama mengkritik kekuasaan yang lagi betul-betul culas," jelasnya saat diwawancarai saat kegiatan di Tugu Proklamasi, (19/10).
Selain diwarnai oleh pernyataan sikap dan orasi, para massa aksi diminta untuk mengikuti sumpah rakyat Indonesia yang dipimpin oleh moderator untuk menuntut pertanggungjawaban Presiden Prabowo Subianto yang pada tanggal 20 Oktober 2026 telah menjabat selama 2 Tahun sebagai Presiden Indonesia, diiringi harapan agar bencana kebakaran hutan lekas selesai.
Salah satu massa aksi, Khariq Anhar, berharap masyarakat tetap saling menguatkan dan tidak melampiaskan kemarahan kepada sesama warga yang turut terdampak. Ia mengajak masyarakat untuk mengarahkan kritik kepada pihak pengambil kebijakan.
"Yang ingin saya sampaikan ke teman-teman di Kalimantan adalah bertahanlah sedikit lebih lama. Jangan arahkan kemarahan kita ke sesama warga, tapi arahkan kemarahan kita kepada pengambil kebijakan," Ucap Khariq Anhar sebagai massa aksi saat diwawancarai usai penutupan kegiatan di Tugu Proklamasi, (19/10).
Wartawan: Dania Salsabila dan Alya Layla
Penulis: Dania Salsabila
Editor: Iswah Zakiyah
