Menuju Hari Perempuan Internasional, Organisasi Perempuan Mahardhika Tinjau Ulang Strategi Gerakan Feminisme lewat Diskusi Publik

Sumber gambar: Dok/LPMProgress/WindiHasanah

LPM Progress — Jum’at (13/02), Organisasi Perempuan Mahardhika menggelar Diskusi Publik Daring bertajuk “Feminisme Mengubah Masyarakat” dalam rangka memperingati 115 Tahun Hari Perempuan Internasional. Diskusi ini menyoroti bagaimana konsep feminisme bukan hanya sekedar teori, melainkan strategi perjuangan untuk menjawab krisis berlapis yang dihadapi perempuan saat ini, mulai dari kemiskinan struktural hingga kekerasan berbasis gender. Diskusi ini turut menghadirkan tiga narasumber dari berbagai jaringan pergerakan perempuan dengan latar belakang perjuangan yang berbeda, namun saling beririsan, seperti Perempuan Mahardhika, Aneta Papua, dan Marsinah.id. 

Dalam diskusi yang dibuka oleh Theresia Iswarini selaku moderator, menekankan bahwa feminisme selalu berpijak pada pengalaman personal untuk menggugat tatanan kekuasaan yang timpang. 

“Ngomongin feminisme itu, ngomongin kita sendiri. Feminisme mengajarkan kita untuk selalu bertanya ‘mengapa’ terhadap ketidakadilan dan melihat bagaimana tubuh perempuan sering kali menjadi arena penaklukan serta pendudukan kekuasaan,” ujar Theresia dalam forum Diskusi Publik Online, (13/02).

Ia juga menyoroti bahwa hari ini, tubuh perempuan masih menjadi arena penaklukan oleh kekuasaan melalui berbagai regulasi dan norma moralitas. Namun, disaat yang sama ia menekankan bahwa tubuh juga merupakan ruang pertama di mana perlawanan itu lahir.

Suci selaku perwakilan dari Organisasi Perempuan Mahardhika, memaparkan bahwa perjuangan perempuan tidak bisa dilepaskan dari pembebasan identitas seksual dan otonomi tubuh. Ia menjelaskan bahwa ketertindasan perempuan tidak bisa dipisahkan dari kontrol ketat terhadap seksualitas. Lebih lanjut, ia menegaskan terdapat tiga pilar utama sistem patriarki yang harus dibongkar, yaitu gender binary, superioritas maskulin, dan heteronormativity. 

“Feminisme hadir untuk membongkar cara kerja kekuasaan yang mengatur moralitas publik demi menundukkan perempuan,” ujar Suci dalam forum Diskusi Publik Online, (13/02). 

Ia juga menambahkan, bahwa strategi gerakan harus inklusif dan lintas sektor, serta tidak boleh meninggalkan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, dan Queer (LGBTIQ) yang sering mengalami penindasan serupa oleh sistem yang sama.

Sependapat dengan Suci, Theresia Iswarini juga menegaskan bahwa Feminisme mengajarkan cara berstrategi menentukan kapan harus melawan habis-habisan (fight) dan kapan harus tetap berada di ruang yang aman.

Sedangkan, Yokbeth Felle dari Aneta Papua memberikan perspektif yang sangat krusial bagaimana perempuan Papua menghadapi penindasan berlapis mulai dari stigma moralitas hingga dampak militerisme dan eksploitasi lahan.

Yokbeth memaparkan strategi unik mereka di Aneta Papua, yakni menggunakan arsip sejarah sebagai senjata perlawanan. Di tengah narasi yang sering menyalahkan pakaian perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual, Yokbeth menunjukan catatan sejarah kolonial belanda tahun 1920-an.

“Dulu, perempuan Papua secara tradisional berpakaian jauh lebih terbuka dibandingkan hari ini, namun angka kekerasan seksual tidak setinggi sekarang. Ini bukti telak bahwa persoalannya bukan pada pakaian, melainkan pada pikiran dan sistem hari ini yang mengeksploitasi tubuh serta ruang hidup perempuan Papua,” ujar Yokbeth dalam forum Diskusi Publik Online, (13/02). 

Baginya, narasi sejarah adalah cara merebut kembali harga diri dan kebebasan perempuan Papua yang selama ini dibatasi oleh aturan-aturan moralitas baru yang semu.

Lebih lanjut, Yokbeth menegaskan bahwa eksploitasi tubuh perempuan di Papua berjalan seiring dengan eksploitasi sumber daya alam dan militerisme. Ia menyinggung bagaimana kebijakan negara, seperti proyek food estate, sering kali merampas ruang hidup perempuan adat, yang kemudian berdampak pada hilangnya kedaulatan mereka atas pangan dan tubuh sendiri.

Dian Septi Trisnanti dari Marsinah.id menambahkan bahwa di tengah menyempitnya ruang demokrasi, gerakan perempuan harus memperkuat pengorganisasian yang disiplin pada tingkat akar rumput. Ia menyatakan bahwa perjuangan feminis tidak bisa dipisahkan dari perjuangan kelas pekerja.

“Tidak ada penguasa yang menyerahkan kekuasaannya secara sukarela. Kita harus mengorganisir diri dan membangun barisan perjuangan jangka panjang,” ujar Dian dalam forum Diskusi Publik Online, (13/02). Ia juga menekankan pentingnya budaya kritik dalam gerakan untuk terus memperjuangkan gagasan pembebasan.

Diskusi ini menegaskan bahwa feminisme bukan sekadar teori politik, melainkan sebuah proses transformasi diri. Perubahan masyarakat yang besar selalu dimulai dari keberanian individu untuk mengenali identitasnya, berstrategi dalam menghadapi tekanan dan terus melakukan refleksi kritis terhadap kekuasaan yang mencoba mengatur tubuh dan hidup mereka.

Penulis : Windi Hasanah

Editor : Malaika Putra Aryanto